DEMOKRASI INDONESIA, DEMOKRASI TRANSAKSIONAL
Praktik jual beli dalam memperebutkan nomor urut caleg masih marak. Dampaknya demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi transaksional yang akan terus mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia."Kita sebut demokrasi transaksional karena diawali dari transaksi yang melibatkan uang dan terus begitu selanjutnya. Makanya tak heran dengan prilaku anggota DPR yang pandai melakukan transaksi," kata pengamat politik UI Boni Hargens, Jumat (12/9) saat dimintai tanggapan lelang nomor yang diduga dilakukan sejumlah partai.Bony menyatakan sistem nomor urut menjadi sistem yang korup karena membuka peluang seluas-luasnya bagi transaksi uang. "Selain memunculkan budaya korup, anggota yang terpilih cenderung bukan yang berkualitas," tuturnya.Orang berkualitas, ujar Bony, akan menghindar karena enggan mengandalkan fulus. Akibatnya DPR akan didominasi orang-orang yang mengandalkan transaksi dalam menyelesaikan persoalan. "Saya melihat DPR periode mendatang masih belum akan berubah karena sistem perekrutannya masih sama," paparnya.Karena itu Bony menyatakan sudah seharusnya sistem nomor urut ditinggalkan. Sistem suara terbanyak dinilai Bony lebih bagus bagi demokrasi yang lebih baik dan bersih. (Fud/OL-03)
Praktik jual beli dalam memperebutkan nomor urut caleg masih marak. Dampaknya demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi transaksional yang akan terus mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia."Kita sebut demokrasi transaksional karena diawali dari transaksi yang melibatkan uang dan terus begitu selanjutnya. Makanya tak heran dengan prilaku anggota DPR yang pandai melakukan transaksi," kata pengamat politik UI Boni Hargens, Jumat (12/9) saat dimintai tanggapan lelang nomor yang diduga dilakukan sejumlah partai.Bony menyatakan sistem nomor urut menjadi sistem yang korup karena membuka peluang seluas-luasnya bagi transaksi uang. "Selain memunculkan budaya korup, anggota yang terpilih cenderung bukan yang berkualitas," tuturnya.Orang berkualitas, ujar Bony, akan menghindar karena enggan mengandalkan fulus. Akibatnya DPR akan didominasi orang-orang yang mengandalkan transaksi dalam menyelesaikan persoalan. "Saya melihat DPR periode mendatang masih belum akan berubah karena sistem perekrutannya masih sama," paparnya.Karena itu Bony menyatakan sudah seharusnya sistem nomor urut ditinggalkan. Sistem suara terbanyak dinilai Bony lebih bagus bagi demokrasi yang lebih baik dan bersih. (Fud/OL-03)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar